.:Latar Belakang:.

Sistem kepemimpinan nasional, krisis ekonomi bertahun-tahun, pembangunan pesat yang tak terencana dengan baik, serta dinamika kependudukan telah menciptakan kondisi kehidupan yang kurang nyaman bagi sebagian besar penduduk Bali dan mungkin bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Di satu sisi, kondisi ini telah mendorong proses demokratisasi yang lebihbaik daripada era sebelumnya, namun di sisi lain masih dirasakan kurangnya kesadaran atau kepedulian masyarakat untuk melakukan aksi atau memberikan respons yang sesuai di lapangan.

Lingkungan menjadi salah satu korban dari ketidakpastian dan pola pembangunan yang tak terencana dengan baik sebagaimana disinggung di atas. Informasi mengenai isu-isu lingkungan, diseminasi, dan aksi yang sebaiknya dilakukan di lapangan untuk mengatasi berbagai isu lingkungan, seperti menguap, hilang terbawa angin.
Isu lingkungan menjadi kalah menarik untuk didiskusikan atau dijadikan wacana kala pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat lebih tertarik dan terpaku pada wacana demokratisasi dalam perspektif sosial politik. Terkadang hal ini menjadi lebih tidak menarik kala isu finansial dibicarakan untuk mengatasi masalah lingkungan dibicarakan.

Dalam era baru ini, manakala transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat di berbagai program atau implementasi proyek lebih diutamakan, dirasakan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkannya dengan upaya pemberdayaan masyarakat dengan isu-isu pengelolaan lingkungan yang relevan dan aksi implementasi yang sesuai untuk merespon isu tersebut di lapangan. Untuk itu segala lapisan masyarakat –baik yang berperan sebagai wakil pemerintah, pelaku bisnis, insan perguruan tinggi, dan wakil masyarakat itu sendiri- dapat berpartisipasi sesuai dengan peran dan kapasitasnya.

Kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengenali atau mengetahui solusi yang tepat bagi masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitarnya, akan mendorong warga masyarakat untuk menyuarakannya secara jelas dan mencoba mengatasinya secara independen sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam peraturan perundangan yang terbaru, UULH No.23/1998, telah dinyatakan secara jelas bahwa masyarakat bahkan dapat mengajukan tuntutan pada pencemar lingkungan ke pengadilan. Kemandirian masyarakat akan mendorong proses perkembangan masyarakat madani ke arah masyarakat madani yang berkelanjutan. Masyarakat menjadi aktor utama yang akan berperan dalam menyeimbangkan kekuatan pemerintah atau negara yang telah dipercaya dan dipilihnya sendiri melalui partai-partai dan PEMILU yang legitimate.

Untuk itu dirasakan perlunya didirikan yayasan Bali Fokus sebagai lembaga nir-laba yang akan mendorong diseminasi informasi tentang isu-isu pengelolaan lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penekanan perhatian Bali Fokus dalam upaya-upaya peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan adalah pada hubungan antara kualitas hidup dalam suatu komunitas –dalam bentuk kolektif maupun individu- dengan lingkungan di sekitarnya sebagai suatu kesatuan ekologis sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang ada.

Bali Fokus akan mendorong dan mengembangkan kemandirian dan otonomi masyarakat dalam kerangka pengelolaan lingkungan. Bali Fokus juga akan mencerminkan solidaritas partisipasi aktif masyarakat dalam mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan.

Back to top